Di Tengah PPKM Darurat, Developer Berharap Ada Keringanan dari Perbankan

Jakarta, Investor.id – Developer mengaku terancam kekeringan likuiditas di tengah kasus positif Covid-19 yang angkanya melonjak signifikan belakangan ini. Karena itu, mereka berharap pihak perbankan membantu dengan keringanan pembayaran kewajiban.

“Kami berharap kewajiban pembayaran kepada bank untuk Juni dan Juli bisa dibayar sekitar 25% sehingga sedikit meringankan para developer,” tutur Arvin F Iskandar, ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta kepada Investor Daily, Selasa (6/7). Selain itu, tambah dia, pihaknya berharap perbankan ikut mempermudah proses restrukturisasi dan rescheduling utang para developer.

“Selain perbankan, kami juga berharap rekanan pihak ketiga ikut membantu keringanan dalam pembayaran kewajiban pengembang,” ujar dia. Menurut Arvin, anggota DPD REI DKI Jakarta tidak semata merupakan pengembang yang membangun hunian. Mereka termasuk yang menggarap properti komersial seperti hotel, mal, dan perkantoran. Karena itu, lonjakan kasus Covid-19 yang dibarengi dengan penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sepanjang 3-20 Juli 2021 kian memberatkan developer. “Kita tahu untuk membendung penularan Covid-19, saat PPKM Darurat perkantoran work from home (WFH) 100%.

Lalu, mal harus tutup dan hotel hanya dibuka sekitar 30%,” tutur Arvin. Di sisi lain, tambah dia, para konsumen yang membeli dengan system cicilan (installment) praktis juga melakukan penundaan pembayaran di tengah pandemi yang belum reda. “Hal ini membuat kami kian berat. Kami berharap ada kebijakan dari perbankan. Tentu, kita juga berharap pandemi Covid-19 segera berakhir,” paparnya.

Sebenarnya, lanjut Arvin, memasuki awal 2021, ketika vaksinasi Covid-19 berjalan dan ada insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sektor properti mulai bergulir.

Bahkan, untuk sektor hunian tercatat ada peningkatan penjualan. Editor : Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id