Meluruskan Simpang Siur Rumah DP Nol Rupiah

p align="justify">Keinginan warga soal proyek perdana program Pemprov DKI untuk hunian tanpa DP ini sangat tinggi. Sayangnya, akses informasi detail tentang hunian Klapa Village ini masih sulit. Simpang siur informasi pun mewarnai proyek ini.

Raut muka Yuniar ditekuk 45 derajat saat kelur dari kawasan pembangunan perumahan tanpa down paymen (DP) Rp0 yang diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta. Dia mengaku kecewa dengan apa yang baru ia lihat dalam kawasan proyek di Jalan H. Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur tersebut. Kedatangannya ke lokasi proyek pembangunan itu tidak lain ialah untuk mendapatkan informasi bagaimana mendapatkan unit rumah susun (rusun) program terbaru Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu. Namun, setelah dua jam menanti, tak ada satu pun petugas yang melayaninya. Kosong, belum ada petugas yang berjaga. Harusnya ada petugasnya yang di sini kasih informasi. Jadi kami mau nanya-nanya bisa tahu, kata warga Pondok Kelapa itu. Yuniar mengaku belum memiliki rumah. Hingga saat ini, ia dan keluarganya masih mengintrak di daerah yang tak jauh dari lokasi pembangunan perumahan inisiasi Anies-Sandi tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melakukan peletakan batu pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan rumah tanpa DP yang diberi nama Klapa Village itu, Kamis (18/1). Hunian di lahan seluas 1,4 hektare ini merupakan pembangunan perdana untuk program DP Rp0. Untuk tahap awal, satu menara 20 lantai dengan total 703 unit akan dibangun PD Pembangunan Sarana Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PT Totalindo Eka Persada Tbk. Sebetulnya, sudah ada sebuah kantor yang jadi titik pusat proyek tersebut. Namun, proses pengerjaan proyek belum tampak. Jajaran maket rumah yang didirikan di depan kantor tersebut disediakan pengembang sebagai gambaran untuk warga.

Tak hanya Yuniar, sejumlah warga tampak berdatangan dan antusias melihat-lihat maket itu dan berusaha mendapatkan informasi cara mengakses rumah DP Rp0 tersebut. Sayangnya, di gedung kantor  itu tidak ada pelayanan pemasaran. Hal yang sama juga diakui Vera, warga Pondok Kopi, Jakarta Timur. Menurut pengamatannya, proyek itu tampak sepi setelah seremonial ground breaking. Waktu itu ada tenda lengkap. Makin ke sini tendanya ditutup. Seperti seremonial saja. Di depan gerbang terdapat sebuah pos petugas keamanan, tapi juga tak berpenghuni. Bahkan, tidak ada satu pun satpam tampak di kawasan itu yang bisa dimintai informasi oleh warga.

Salah duga
Perkara sulitnya mendapatkan informasi tentang proyek perumahan tanpa DP perdana ini telah menimbulkan sejumlah asumsi keliru yang beredar di warga Ibu Kota. Kabar-kabar itu menjadi kontroversi menginat animo warga sangat tinggi pada program hunian ini.

Selang dua hari seremonial peletakan batu pertama, proyek ini sudah menuai kontroversi. Lahan pembangunan Klapa Village disebusebut merupakan lahan yang seharusnya dibangun menjadi apartemen Pondok Kelapa Village yang mangkrak hingga kini. Hal itu langsung dibantah Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang menyebut lahan seluas 1,4 hektare alias rumah DP Rp0 itu tidak bermasalah dan beda urusan dengan lahan apartemen mangkrak.

Senada, Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinotoan menjelaskan, kedua proyek itu beda lahan. Lahan apartemen Pondok Kelapa Village seluas 1,5 hektare dan lahan proyek Klapa Village sama-sama milik PD Pembanguna Sarana Jaya. Keduanya berbatasan.

Beda dengan rusunawa
Informasi berikutnya yang sempat beredar di warga DKI ialah rusun tanpa DP ini bisa disewa. Hal itu terkait pernyataan Sandiaga pada Senin (22/1) tentang rencana pemprov menyediakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dalam jangka panjang bisa menjadi hak milik. Latar belakang rencana itu, karena pihaknya menyadari warga yang berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP) mungkin akan mengalami kesulitan mencicil hunian walau tanpa DP.
Harga unit di Klapa Village ditetapkan sesuai standar wilayah Jakarta Timur, yakni sebesar Rp8,8 juta per meter persegi, hingga akhirnya dihasilkan nilai jual Rp320 juta untuk tipe 36 dan Rp185 juta untuk tipe 21. Namun, rusunawa yang dimaksud Sandi rupanya bukan hunian program tanpa DP. Terpikirkan opsinya dibuatkan rusunawa, jadi mereka menyewa di situ. Tapi konsep menyewanya itu mungkin yang jangka panjang sekali sehingga di ujung penyewaan itu mereka mempunyai opsi untuk memiliki dengan skema itu, jelas Sandi (Nic/J-4) GANA BUANA