Pekerja Informal Bisa Ajukan KPR

Program tersebut ditujukan untuk segmen masyarakat berpendapatan tidak tetap, misalnya komunitas pedagang kecil, nelayan, dan petani.

Bank Tabungan Negara/BTN (persero) akhir Februari 2017 mulai menyalurkan kredit mikro perumahan untuk pekerja sektor informal. Fasilitas tersebut dilaksanakan lantaran pekerja informal belum tersentuh oleh program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang selama ini menyasar masyarakat pekerja formal yang memiliki pendapatan tetap. Kita akan launching kurang lebih akhir Februari ini, dikhususkan kepada MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang punya penghasilan tidak tetap, kata Direktur Utama BTN Maryono.
Dirut BTN Maryono mengatakan pihaknya mengestimasi adanya pasar 6,3 juta pekerja sektor informal untuk program KPR tersebut.
BTN menetapkan kriteria bagi calon debitur agar membuka rekening tabungan terlebih dahulu selma tiga bulan untuk mengetahui aliran uang mereka yang bekerja di sektor informal. Upaya tersebut dilakukan untuk menekan rasio kredit bermasalah.
BTN, menurut rencana meluncurkan produk KPR mikro di Semarang, Jawa Tengah, pada 24 Februari 2017. Program tersebut ditujukan untuk segmen masyarakat berpendapatan tidak tetap, misalnya komunitas pedagang kecil, nelayan, dan petani.
KPR mikro tersebut memiliki jangka waktu maksimal 10 tahun dengan bunga 6% hingga 7,5% dan dengan maksimal kredit Rp75 juta yang sifatnya revolving.
KPR mikro tersebut memiliki tiga skema, yaitu membeli rumah, merenovasi rumah, atau membangun di atas tanah yang sudah dimiliki.
Direktur BTN Handayani mengatakan pihaknya akan mengumpulkan cicilan KPR mikro menggunakan pola laku pandai, yaitu ketua paguyuban komunitas pedagang informal dapat menjadi agen laku pandai.
Kami menyediakan akun tabungan sebagai edukasi untuk menabung sekaligus memberikan KPR mikro.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno meminta BTN lebih agresif membantu pemerintah mengatasi backlog perumahan atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat.
BTN termasuk salah satu bank BUMN yang sangat utama karena membantu penyediaan rumah untuk seluruh masyarakat Indonesia, yang saat ini masih 13 juta rumah yang backlog, kata Rini dalam acara peringatan HUT ke-67 BTN, beberapa waktu lalu.

Positif
Dalam menanggapi hal itu, pengamat properti Panangian Simanungkalit mengatakan kebijakan tersebut sudah lama dinantikan karena sekitar 60% pekerja di Indonesia bekerja pada sektor informal. Ini jelas sangat positif untuk sektor properti menengah ke bawah.
Banyak pekerja informal yang sebenarnya mempunyai daya beli dan penghasilan bagus sulit membeli rumah karena tidak punya slip gaji untuk mengajukan KPR. Menurut dia, pemerintah harus memiliki peran yang lebih besar, khususnya dalam hal pendanaan untuk mendukung pelaksanaan KPR mikro tersebut. Khususnya pemda juga harusnya bisa menyertakan dana untuk bank pembangunan daerah (BPD) agar bisa ikut menyalurkan KPR mikro.
Bila penyaluran KPR mikro oleh BTN berhasil, menurutnya tidak menutup kemungkinan akan diikuti perbankan lain untuk turut serta dalam penyaluran KPR mikro. Jadi saya mengapresiasi BTN yang sudah mulai berani memulai program ini. Melalui program ini jelas diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal untuk bisa memiliki rumah, tidak terhambat seperti selama ini. (Ant/S-2 / Iqbal Musyaffa)